Rapat Dengar Pendapat Komisi D
Terkait Pembangunan Bendungan Lalengrie Tahap 1 Dan 2 Di Kabupaten Bone
Terkait Pembangunan Bendungan Lalengrie Tahap 1 Dan 2 Di Kabupaten Bone
1. Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Sulsel Tentang Rekomendasi Atas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2020 2. Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021 Dan Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021
Ekspose lanjutan Rancangan Perda Tentang Rencana Umum Energi Daerah
Bermaksud Mengadakan kegiatan Penelitian Dan Pengkajian Tentang "Pengembangan kebijakan Mahkamah Agung Terkait mekanisme Pemeriksaan Hak Uji materil"
Terkait Implementasi Permenpan No.23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dalam Sinergitas Peranan/fungsi DPRD Kabupaten
Rapat Membahas hasil Konsultasi di Kementrian Dalam Negeri Dan Finalisasi rekomendasi Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Studi Komprasi Sinergitas Badan Musyawarah terhadap Penyusunan Agenda DPRD
Diskusi Tindak Lanjut Hasil Kajian Rantai Nilai Komoditas Sutera
Rapat Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Terkait Perda-Perda Yang Terdampak Dengan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Terkait Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Ekpose Rancangan Perda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Lanjutan Rapat Kerja Dalam Rangka Pembahasan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulsel 2020-2040
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Mengenai Perda DPRD Provinsi Sulsel Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
Terkait Izin Galian C (Pasir)
Terkait Perencanaan Dan Penaganan Beberapa Sungai Besar Di Kabupaten Luwu Utara
Terkait Dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
Konsultasi Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang terkait Dengan Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda Bersama Gubernur
Dalam Rangka Konsultasi Untuk Mendapat Saran
Dalam Rangka Konsultasi Terkait Bantuan Provinsi Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Daerah
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Dalam Rangka Penyampaian Kegiatan Konsultasi Dengan KPK RI (Deputi Bidang Pencegahan Korupsi)
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir TA 2020
Terkait Konsultasi Mengenai Rencana Kegiatan Penyebarluasan Perda
Persetujuan Bersama Antara DPRD Dan Gubernur Sulsel Terhadap Ranperda Tentang Pemberian Insentif Atau Pemberian Kemudahan Investasi Dan Penyampaian Nota Pengatar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggararan 2020
Konsultasi Terkait Peran Dan Fungsi Bamus Dalam Menentukan Agenda Kegiatan DPRD Serta Penjadwalan Yang Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Tahunan DPRD
Dalam Rangka Mendapat Informasi Dan Sharing Pendapat Terkait Pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper)
Tentang Penyampaian LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 Dan Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Prov. Sulsel Bulan April 2021
Terkait Tentang Ranperda Inisiatif Tentang Pemajuan Kebudayaan
1.Konsultasi Untuk Mendapat Masukan dan Saran Sebagai Refrensi Dalam Penyusunan Ranperda Tentang Penyelengaraan Pendidikan Kota Pare-Pare 2.Terkait Ranperda Tentang Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Mengenai Penanggulangan Bencana Di Daerah Kab. Enrekang Bagian Utara Dan Status Jalan Melauwe-Surakan Yang Sebelumnya Menjadi Kewenangan Provinsi
Melakukan Kordinasi Mengenai Tata Pengelolahan Kendaraan Dinas Dan Tata Pengelolahan Pengarsipan, Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kehumasan
Melakukan Konsultasi Terkait Penyusuna Renstra Tahun 2021-2026
Terkait Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Terkait Pengawasan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Kabupaten
Konsultasi Terkait Tata Tertib Tentang Roling Alat Kelengkapan
Mengenai Perda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Terkait Melaksanakan Kajian Antar Daerah
Dalam Rangka Mendapat Referensi Guna Implementasi Peranan DPRD Dalam Sinergitas dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Terkait pengawasan Kelembagaan Organisasi Masyarakat (ORMAS)
Terkait Masalah Proses Tata Cara Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Jeneponto
Dalam Rangka Konsultasi Terkait Kegiatan-Kegiatan Yang Ada Di DPRD Prov. Sulsel
Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Sulsel Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Atas Nama Ir. Andi Hery Suhardi Attas Dan Ir. M Arfandy Idris
Konsultasi Terkait Pembangunan Ramang
Dalam Rangka Tentang sharing informasi Mengenai Pengelolaan dan pengawasan sektor pendidikan terutama dalam mekanisme penerimaan dan pendaftaran siswa siswi baru tingkat SMA/SMK Di Sulsel Tahun 2021/2022
Rapat Evaluasi Terkait Pembangunan Kawasan Lego-Lego Fan Pengelolaan Limbah B3
Konsultasi Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Peresmian Penggati Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Prov. Sulsel
Melakukan Konsultasi Tentang PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 Terkait Teknis Pengelolahan Keuangan Daerah
Terkait Pola Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Musyawarah Dan Tata Cara Penetapan Agenda Bamus DPRD Kab. Jeneponto
Dalam Rangka Evaluasi Triwulan IV Tahun 2020
Tentang Optimalisasi Reses Dan Pokok Pikiran Anggota DPRD
Terkait Pembahasan Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik Dan Draf RUU Tentang Prov. Sulsel Yang Akan Disusun Oleh Tim Ahli DPR RI
Terkait Penginputan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pada SIPD
tentang Sosper Terkait dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020
Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir TA 2020
Kegiatan Konsultasi Dengan KPK RI (Deputi Bidang Pencegahan Korupsi) Bertempat Di Ruang Rapat Paripurna (Lt 3) Gedung DPRD Prov. Sulsel
1. Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, 2. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2021
Terkait Fasilitasi Dan Kegiatan Penunjang Tugas-Tugas DPRD Serta Produk Perundang-Undangan / Perda
Terkait Peningkatan Peran Dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD
Dalam Rangka Kordinasi Dan Konsultasi Pengawasan Bantuan Penggunaan Anggaran Dan Penyaluran Bantuan Logistik Pasca Bencana
Terkait Dengan Teknisi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper)
Terkait Sinkronisasi Antara RPJMD Dengan Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1. Terkait Pembahasan Tata Tertib DPRD Dan Kode Etik 2. Dalam rangka Konsultasi menegenai kelengkapan Alat Badan Kehormatan (BK)
Terkait tindak lanjut Aspirasi masyarakat Desa passoloreng Kab. Wajo Tentang Masih Adanya Beberapa masyarakat Yang terbayarkan Ganti rugi Lahan dikarenakan Penetapan Lokasi (Penlok) Belum Dilaksanakan
Terkait Penentuan jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, penyusunan jadwwal kegiatan DPRD Prov. Sulsel Bulan Maret 2021
Terkait Data Penerima Manfaat Bansos Dan Sistem Penyaluran Bansos Pemerintahan Prov. Sulsel Ke Kab/Kota Sulsel
Dalam rangka monitoring dan kordinasi APBD 2021
Terkait dengan mekanisme pelaksaan kegiatan reses dan sosper bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka konsultasi dan kordinasi dengan maksud untuk mendapat masukan sebagai bahan referensi
Terkait Progres Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Prov. Sulsel Terhadap Pengelolaan PI 10% pada wilayah kerja migas blok sengkang melalui perda sebagai implementasi program pembentukan peraturan daerah Prov. Sulsel tahun 2021
Dalam Rangka Sinkronisasi Dan Penyelerasan Serta Pelaksaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Standar harga Satuan Regional
Melakukan Konsultasi Tentang Produk Hukum Daerah
Terkait Implementasi Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Regional & Rencana Pembangunan Jembatan Padaelo/Balai Jalan Dan Jembatan Pada Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)
1. Terkait Implementasi SIPD Pada Tahapan Penatausahaan Keuangan Di DPRD Prov. Sulsel 2. Terkait Kebijakan Penanganan Pasien Covid-19 Dan Rencana Vaksinasi Bagi Tenaga medis
Lanjutan Raker Pembahasan Rancangan Perda Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Inventasi
Terkait Studi Komparasi Peran DPRD Terhadap Program Kesejahteraan Rakyat
Terkait Penerapan Sistem Tata Kelola Sekretariat DPRD dalam penyelengaraan Kegiatan Kehumasan, Dokumentasi, Dan Kearsipan
Terkait Pemberlakuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Yang Berlaku Tahun 2021
Dalam Rangka Konsultasi terkait mekanisme Penatausahaan Keuangan SPJ Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Penyelenggaran Perundang-Undangan (Sosialisasi Perda) Dan Wawasan Kebangsaan Oleh DPRD Kab. Kolaka Utara TA 2021
Terkait rancangan Perda tentang Insentif Dan Kemudahan Investasi
Rapat Monitoring dan Kordinasi APBD 2021
Terkait Memperkuat Fungsi Pegawasan di Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Tata Ruang Kota Pada Kantor DPRD Prov. Sulsel
Terkait Adanya Bantuan Hibah Prov Tentang Pelebaran jalan di Kab. Luwu
Konsultasi Pelaksanaan Permendag Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor pertanian serta Permentaan Tentang Alokasi Dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021
Konsultasi Bantuan Hibah Provinsi Terkait Pelebaran Jalan Di Kab. Luwu
Lanjutan Raker dalam rangka Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulsel TAhun 2020-2024
Kunjungan Kerja Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi I Melalui Rapat-rapat Bersama Pemerintahan Daerah
1.Terkait Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah 2. Terkait Skema Pelibatan Intansi Vertikal dalam penyusunan Rancangan Perda
Terkait Surat Gubernur Perihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintahan Prov. Sulsel Kepada PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda)
Konsultasi hasil Investasi Inspektorat Prov. Sulsel Terkait Meninggalnya Pasien Bernama Ibu Hastina Karena Penolakan Dari Beberapa Rumah Sakit
Terkait Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD Prov. Sulsel
Laporan Hasil Observasi Ke Pulau Kakabia
Lanjutan Raker Dalam Rangka Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulsel Tahun 2020-2024
Melakukan Konsultasi Terkait Pembangunan Bendungan Sungai Tangka
Melakukan Konsultasi Tentang Perpres No. 33 Tahun 2020 Di DPRD Prov. Sulsel
Terkait Lanjutan Raker Dalam Rangka Pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulsel TA 2020-2024
Terkait Rancangan Perda Tentang Perlindungan Guru dan Siswa
Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Sulsel. Masa Jabatan 2019-2024 Atas Nama Mukhtar Badewing S.Pi, MM
Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Sulsel. Masa Jabatan 2019-2024 Atas Nama Mizar Roem SE, M. Adm K.P
Terkait Presentasi Hasil Kunjungan Kerja Pada Masa Pemerintahan Provinsi Sulsel Di Malino
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dan Untuk Menekan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sulsel. Maka Upacara Perigatan Hari Amal Bakti
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020
1. Persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Sulsel terhadap Raperda tentang pemberian Insetif dan/atau pemberian kemudahan investasi 2. Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan akhir tahun anggaran 2020
Terkait peran dan fungsi Badan Musyawarah dalam menentukan agenda kegiatan DPRD serta penjadwalan yang di sesuaikan dengan rencana kerja Tahunan DPRD
Konsultasi Dan Kordinasi Terkait Pendalaman Kedudukan Dan Kaji Ulang Terhadap Surat Keputusan Sekertaris Provinsi Tentang Penambahan Supplier Program Sembako Di Kab. Jeneponto
1. Penjelasan Pengusulan Ranperda Dalam Rangka Penyusunan Propemperda Tahun 2021. 2. Rencana Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 Di Luar Propemperda 2020
Terkait Penolakan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Bendung Dan Jaringan Irigasi Yang Di Pindahkan Di Lokasi Uloe Desa Ujung Lamuru Kec. Lappariaja kab. Bone
Rapat Kerja Terkait Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulsel Tahun 2020-2040
Kordinasi Terkait Finalisasi Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Terkait Proses Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah Dikantor DPRD Prov Sulsel
Dalam Rangka Studi Komparasi Terkait Pelaksanaan Seleksi KPID
Terkait Untuk Mendapatkan Masukan Dan Saran Sebagai Referensi Dalam Penyempurnaan Penyusunan Ranperda Kepemudaan Kota Pare-Pare
Konsultasi terkait mekanisme peraturan daerah inisiatif DPRD, penganggaran dan penyusunan
Dalam rangka lanjutan rapat kerja pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2020
Terkait PERSERODA
Dalam rangka finalisasi hasil pembahasan Ranperda Prov. Sulsel tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020
Terkait lanjutan pembahasan APBD perubahan TA 2020
Dalam rangka melakukan konsultasi/kordinasi terkait beberapa Bendung yang ada di Kab. Luwu yang rusak dan perlu penangana oleh pihak yaitu Bendung Radda
Terkait lanjutan pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait lanjutan pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait lanjutan pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait lanjutan pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait pembahasan APBD perubahan TA 2020
Terkait pembahasan APBD perubahan TA 2020
Dalam Rangka Perubahan Ranperda Tentang Perubahan APBD TA 2020
1. Jawaban Gubernur Sulsel Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Masing-Masing Tentang : a. Perubahan APBD TA 2020, b. Rencana Tata Ruang Wilayah Prov.Sulsel Tahun 2020-2040, c. Penyelangaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. Tanggapan DPRD Atas Pendapat Gubernur Terhadap Ranperda Masing-masing Tentang : a. Perlindungan Guru dan Siswa b. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi 3. Pembentukan 4 Pansus Pembahasan Ranperda Masing-masing Tentang : a. Perlindungan Guru dan Siswa b. Pemberian I nsentif dan Kemudahan Inventasi c. Rencana Tata RUang Wilayah Provinsi Sulsel Tahun 2020-2040 d. Penyelangaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD TA 2020
1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Ketua DPRD Prov. Sulsel dengan Gubernur Sulsel Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Prov. Sulsel TA 2018-2023, 2. Penjelasan Gubernur Terhadap Pengajuan Ramperda Masing-masing Perubahan APBD TA 2020, Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulsel TA 2020-2039, Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, 3. Penyelengaraaan DPRD Prov. Sulsel Terhadap Pengajuan Ramperda Masing-masing Tentang Perlindungan Guru Dan Siswa, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Terkait PP No. 12 TA 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov/Kab.Kota Pasal 21 Ayat 1 Bahwa DPRD Berwenang Melakukan Pemantauan Peninjauan Dan Pengawasan Terhadap Keberlakuan Perda Sebagai Upaya Mengurangi Perda Bermasalah
Terkait Singkronisasi Kebijakan Umum Anggaran RAPBD
Dengan Agenda Pendapat Gubernur Terhadap 2(dua) Ranperda Dan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3(tiga) Ranperda
Terkait Ganti Rugi Proyek Penggandaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Regulasi Nipah-Nipah
Dalam Rangka Studi Komparasi Tugas dan Fungsi Anggaran DPRD dam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam APBD
Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemenrintah Prov. Sulsel dengan DPRD Prov. Sulsel tentang : a. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA 2020 b. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2020
Terkait pembahasan dan pemaparan progres pembagunan jalan Tol layang A.P. Pettarani Makassar.
Finalisasi KUPA dan Pembahasan PPAS-P Tahun 2020
Ekspose Ranperda Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
Dalam Rangka Menghimpun Bahan Masukan (untuk Badan Anggaran) terkait Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2020.
Dalam Rangka Menghimpun Bahan Masukan (untuk Badan Anggaran) terkait Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2020
Dalam Rangka Menghimpun Bahan Masukan (untuk Badan Anggaran) terkait Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2020
Dalam Rangka Menghimpun Bahan Masukan (untuk Badan Anggaran) terkait Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2020
Dalam Rangka Menghimpun Bahan Masukan (untuk Badan Anggaran) terkait Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2020
Rapat Kerja Lanjutan Pembahasan KUPA dan PPAS-P Tahun 2020 Draft III
Dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2020 sampai dengan hari minggu 6 September 2020
Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Prov. Sulsel
Terkait Surat Forum Komunikasi Warga Kompleks Ruko Latanete Kota Makassar.
Ekspose Pembahasan KUPA dan PPAS-P Tahun 2020
Dilaksanakan pada hari jumat 28 Agustus 2020 sampai dengan hari minggu 30 Agustus 2020
1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Prov. Sulsel dengan DPRD Prov. Sulsel tentang : a. Kebijakan Umum APBD (KUA) TA 2021 b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2021 2. Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019/2020 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2020/2021 DPRD Prov.Sulsel
Konsultasi Terkait Independensi Badan Musyawarah (Bamus) Dalam Mengambil Sebuah Keputusan.
Aundience Terkait Penolakan Tambang Pasir Berkedok Tambak Di Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar
Studi Banding Terkait Pembangunan Jalan Tol.
1. Terkait Aspirasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan Tuntunan "Tolak OMNIBUS LAW dan Darurat PHK". 2. Terkait Aspirasi Pengunsi Rohinya. 3. Terkait Aspirasi SAPMA Pemuda Pancasila Kota Makassar.
Sharing Terkait Rekrutmen/Seleksi Anggota Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP).
AKD dilaksanakam pada hari kamis 31 Mei 2019
Dilaksanakan pada hari Senin 27 Mei 2019 sampai hari Rabu 29 Mei 2019
Dilaksanakan pada hari jumat 24 Mei 2019 sampai dengan hari minggu 26 Mei 2019
Dilaksanakan pada hari selasa sampai dengan hari kamis tanggal 21 Mei 2019 sampai tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.00 WITA
Dilaksanakan pada hari senin 13 Mei 2019 sampai senin 20 Mei 2019
Komisi B, Komisi C dan Komisi D dilaksanakan pada hari kamis sampai sabtu tangal 9 sampai 11 Mei 2019
1. Pemilihan Pimpinan Pansus 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Pansus
1. Penjelasan Gubernur terhadap Pengajuan Ranperda 2. Pembentukan Pansus
Rapat Evaluasi APBD Triwulan I Penunjukan Anggota Fraksi yang duduk dalam Pansus dan Pembawa Pemandangan Umum Fraksi dilaksanakan pada hari senin sampai hari selasa tanggal 6 sampai 7 Mei 2019 yang diikuti oleh semua Komisi Fraksi.
Dilaksanakan pada hari kamis sampai dengan hari sabtu tanggal 2 Mei 2019 sampai 4 Mei 2019
Komisi A dan Komisi E Bapemperda Senin sampai Rabu 29 April 2019 sampai 1 Mei 2019
Rapat kerja komisi D Dprd Sulsel terkait lanjutan rapat konsultasi DPA tahun 2019 dengan beberapa program yang tidak terakomodir TA 2019
Baleg Audensi dengan Koalisi Masyarakat Sipi
