Makassar, 27 Desember 2024 –
Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi D, Gedung Tower Lantai 6 DPRD Sulsel untuk membahas ketidakjelasan keikutsertaan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan dan perwakilan karyawan honorer dari dua instansi terkait, yaitu:

1. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Fokus dan Tujuan Rapat:
Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan karyawan honorer yang menghadapi ketidakjelasan status keikutsertaan mereka dalam seleksi PPPK. Para peserta mengeluhkan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak Kementerian maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait proses seleksi, bahkan terjadi saling lempar kewenangan antarinstansi.

 

Poin-Poin yang Dibahas:

Kepastian status honorer yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai peserta seleksi PPPK.

Klarifikasi mengenai prosedur seleksi dan tanggung jawab instansi terkait dalam proses administrasi.

Usulan perbaikan sistem koordinasi antara kementerian dan BKD untuk mencegah permasalahan serupa di masa mendatang.

Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian masalah ini secara transparan dan akuntabel, serta memastikan hak-hak tenaga honorer terakomodasi dengan baik.