Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 10 Januari 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B, Gedung Tower Lantai 9. Agenda utama rapat ini adalah mendalami berbagai persoalan yang dihadapi nelayan terkait pemberlakuan *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur* dan *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023* tentang pelaksanaannya.  

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua dan anggota Komisi B, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. HNSI mengungkapkan berbagai kendala, termasuk penerapan *sistem pemantauan kapal (PMS)* yang dinilai membebani nelayan kecil, keterbatasan kuota bahan bakar subsidi, dan kompleksitas pengurusan dokumen perizinan kapal.  

Dinas Kelautan dan Perikanan menjelaskan pentingnya regulasi ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, implementasi aturan yang kurang fleksibel di lapangan mendapat banyak kritik. DPRD melalui Komisi B menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi nelayan dengan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat, termasuk revisi aturan dan usulan subsidi alat pemantauan.

Diharapkan, langkah ini mampu memperbaiki kebijakan sehingga mendukung kesejahteraan nelayan Sulawesi Selatan tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem laut.