Ketua DPRD Sulsel, A. Rachmatika Dewi, menerima audiensi dari perwakilan masyarakat dan aktivis lingkungan, termasuk perwakilan DPD GRIB Jaya Sulawesi Selatan, terkait dugaan pelanggaran dalam penerbitan SHGB dan SHM di atas laut serta indikasi perusakan lingkungan di pesisir selatan Makassar.  

Aspirasi ini sebelumnya telah diterima oleh Kepala Sub Koordinator Aspirasi Sekretariat DPRD Sulsel, Andi Padauleng, pada Rabu, 5 Februari 2025. Sesuai kesepakatan, mereka meminta untuk diterima langsung oleh pimpinan DPRD Sulsel. Setelah berkomunikasi dengan pimpinan, akhirnya disepakati audiensi berlangsung hari ini, Jumat, 7 Februari 2025, di ruang Ketua DPRD Sulsel.  

Dalam pertemuan ini, DPD GRIB Jaya Sulsel menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait dugaan penerbitan SHGB dan SHM di kawasan laut pesisir selatan Makassar yang diberikan kepada beberapa korporasi swasta oleh ATR/BPN Makassar. Mereka menilai bahwa penerbitan sertifikat tersebut diduga kuat melibatkan praktek persekongkolan jahat yang dilakukan secara berjamaah, terorganisir, terstruktur, dan sistematis oleh ATR/BPN Makassar bersama dengan jajaran pemerintahan di berbagai tingkatan.  

Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:  

- Mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk turun ke lokasi dan menyelidiki penerbitan SHGB dan SHM di atas laut.  
- Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mengusut dugaan perusakan lingkungan di pesisir selatan Makassar.  
- Mendesak KPK RI untuk menyelidiki dugaan praktik KKN di ATR/BPN Makassar dan Pemprov Sulsel.  
- Mendesak DPRD Sulsel untuk menggelar RDP dan membentuk Pansus terkait masalah ini.  
- Mendesak Kejati Sulsel untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan SHGB dan SHM tersebut.  

Ketua DPRD Sulsel menegaskan bahwa aspirasi ini akan dikaji lebih lanjut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD.  

#sulselprov #dprdsulsel