Makassar – Rabu, 19 Maret 2025, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sufriadi Arif, menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa yang menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Mahasiswa menilai revisi UU TNI berpotensi mengembalikan militer ke ranah sipil, bertentangan dengan semangat reformasi 1998, serta dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penyempitan ruang sipil. Selain itu, mereka menyoroti proses revisi yang dianggap terburu-buru, minim partisipasi publik, dan berisiko menghidupkan kembali praktik "Dwifungsi ABRI/TNI" yang pernah menimbulkan berbagai masalah di masa lalu.

Dalam pertemuan ini, Bapak Sufriadi Arif menegaskan bahwa DPRD Sulsel selalu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari elemen kritis bangsa. Masukan yang telah disampaikan akan diteruskan kepada pihak terkait di tingkat nasional agar menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan regulasi tersebut.

Diharapkan, melalui penyampaian aspirasi ini, kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, reformasi sektor keamanan, dan kepentingan masyarakat luas.