Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 21 Maret 2025, membahas operasional tambang PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng.

Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait dampak lingkungan, sosial, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Komisi D ingin memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Dalam pertemuan ini, DPRD menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak. Pembahasan mencakup aspek izin lingkungan, pengelolaan limbah, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap warga setempat.

DPRD Sulsel berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, khususnya masyarakat Bantaeng yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.