Senin, 24 Maret 2025 – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sufriadi Arif, menerima aspirasi dari mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulsel.  

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu kebijakan publik yang mereka nilai merugikan masyarakat.  

Dalam aksi yang dilakukan oleh HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik Cagora, mahasiswa menyoroti dugaan pungutan liar dalam Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran beasiswa agar tepat sasaran.  

Sementara itu, HMI Komisariat Syariah dan Hukum Cagora menyuarakan kritik terhadap Undang-Undang TNI yang dinilai mencederai demokrasi. Mereka menuntut penegakan supremasi sipil serta menolak regulasi yang memungkinkan TNI menduduki jabatan sipil, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.  

Di sisi lain, Aliansi PMII Rayon Sejajaran UINAM Cabang Makassar juga menyampaikan keresahan mereka terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Mereka menilai adanya kolaborasi antara pemerintah dan parlemen yang berpotensi melanggengkan kekuasaan tanpa kontrol rakyat.  

DPRD Sulawesi Selatan sebagai lembaga legislatif daerah berkomitmen untuk menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, menerima perwakilan mahasiswa untuk mendengar langsung tuntutan mereka dan akan mengupayakan langkah-langkah yang sesuai dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku.  

DPRD Sulawesi Selatan selalu terbuka untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat guna mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.