Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel pada Senin, 21 April 2025. Rapat ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 serta evaluasi triwulan I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dipimpin oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, rapat ini dihadiri oleh anggota Komisi B serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Muhammad Arafah.

Dalam forum tersebut, anggota Komisi B, Syukur, menyoroti pentingnya pemerataan alokasi anggaran pada sektor budaya, terutama untuk pelestarian budaya lokal di Toraja. Ia menyebut salah satu ritual khas Toraja, yaitu mannenek, saat ini menghadapi ancaman punah karena minimnya dukungan dan perhatian.

"Budaya ini perlu diselamatkan. Pemerintah harus hadir untuk mendukung masyarakat yang ingin mempertahankannya," tegasnya.

Syukur juga menekankan potensi besar Sulsel di sektor pariwisata, terutama kawasan pesisir utara yang dinilainya sebanding dengan daya tarik Bali. Ia mendorong adanya kerja sama lintas wilayah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan destinasi pantai dan pelestarian budaya.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Arafah menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata Sulsel masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dukungan anggaran. Ia menyebut bahwa meskipun tahun lalu Sulsel mendapatkan bantuan pusat untuk pengembangan pariwisata di Selayar dan Barru, namun pada tahun ini program tersebut tidak berlanjut.

“Sulsel belum masuk dalam lima besar destinasi nasional. Ini tantangan yang harus kita jawab bersama,” ucapnya.

Melalui rapat ini, Komisi B DPRD Sulsel berharap lahirnya kebijakan yang lebih strategis dalam mendorong sektor pariwisata dan budaya sebagai pilar utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan semakin aktif dan responsif terhadap potensi lokal yang belum tergarap secara maksimal.