Makassar, 17 Juni 2025 – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembahasan LHP BPK, Komisi D mendalami berbagai temuan, rekomendasi, serta catatan penting yang disampaikan oleh BPK RI guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup kerja komisi, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk merumuskan tindak lanjut dan langkah strategis yang akan diambil DPRD bersama mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Komisi D menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sulawesi Selatan.