MAKASSAR – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aspirasi masyarakat Kabupaten Sinjai yang menolak rencana pertambangan oleh PT. Trinusa Resources.

Rapat ini dilaksanakan pada Kamis, 10 Juli 2025, bertempat di ruang rapat Komisi D, Gedung Tower Lantai 6 DPRD Sulsel. Rapat dimulai pukul 10.00 Wita hingga selesai dan dipimpin oleh Wakil Ketua I Komisi D DPRD Sulsel, A. Aan Nugraha, S.IP.

Aan Nugraha menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat dan pihak perusahaan, menyusul adanya aduan dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Rakyat Sinjai (AMPRS) yang mempertanyakan legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Trinusa Resources.

“Kami ingin memberikan ruang kepada masyarakat dan pihak perusahaan untuk duduk bersama, menyampaikan aspirasi dan klarifikasi secara langsung. DPRD hadir sebagai fasilitator agar dialog ini berjalan objektif dan solutif,” ujar Aan Nugraha.

Dalam forum tersebut, AMPERA Sinjai menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tambang.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sinjai, Andi Irwansyahrani Yusuf, yang juga hadir dalam rapat menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Turut memberikan perhatian pada isu ini, hadir pula Wakil ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, S.Sos., Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP, serta Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Heriwawan, M.I.Kom, yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sinjai. Kehadiran mereka menunjukkan perhatian serius terhadap aspirasi konstituen dan komitmen untuk mengawal isu-isu strategis di daerah.

Mizar Roem dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen anggota dewan dari dapil Sinjai untuk mengawal isu tambang ini. “Kami dari anggota dewan dari dapil Sinjai akan mengawal jika memang ada pelanggaran yang terjadi terkait izin penambangan ini,” ujarnya.

Melalui rapat ini, Komisi D berharap tercipta komunikasi dua arah yang sehat dan transparan antara masyarakat dan pihak perusahaan, serta mempertegas peran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan warga di daerah.