Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Selasa (14/10/2025). Rapat ini membahas sejumlah isu penting mengenai status kepegawaian, kesejahteraan, dan nasib tenaga non ASN khususnya di sektor kesehatan.

RDP ini menjadi forum penting untuk menampung aspirasi serta mencari kejelasan terkait berbagai persoalan yang tengah dihadapi para tenaga non ASN, seperti pemecatan, belum terdatanya dalam sistem BKN, hingga kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat yang direncanakan berlaku pada tahun 2025.

Komisi A memandang perlu adanya koordinasi dan solusi konkret agar kebijakan nasional tersebut tidak berdampak negatif terhadap ribuan tenaga non ASN yang selama ini berperan besar dalam pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan. Diskusi ini juga diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak tenaga non ASN tetap terlindungi dan kesejahteraan mereka tetap menjadi perhatian.

Melalui forum ini, DPRD Sulsel menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepastian status dan perlindungan bagi tenaga kerja non ASN di daerah. Diharapkan hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pelayanan publik serta menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Selatan.