Pada Hari Selasa 24, Mei 2022 bertempat di Kementrian Sekretariat Negara Tim II Penerima aspirasi dari Anggota DPRD Prov. Sul-Sel yang di wakili oleh @januarjaury @sarif_patta @husmaruddin @arifinbando @mirfanab @jabbar_idris @andi.nurhidayati @bundasrirahmi_  mengantar langsung Aspirasi Masyarakat Sulawesi Selatan yang di terima sepanjang tahun 2022 ini. 

Adapun aspirasi yang disampaikan antara lain terkait dengan Penghapusan kebijakan BBM bersubsidi, Undang-undang Omnibus Law telah di nyatakan  Inkonstitusional oleh putusan Mahkamah konstitusi, Kebijakan pembatasan pelarangan truk Over Dimension Over Loading (ODOL), HET minyak goreng yang di Cabut, Pemerintah  tidak berkutik hadapi Oligarki, Pemberantas Mafia Tanah dan Penerobosan Lahan Warga (termasuk kasus PTPN yang terjadi di Kabupaten Enrekang), Perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu, Serta adanya tuntutan untuk mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang pelaksanaan lanjutan syarat BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi syarat untuk pengurusan Administrasi Pemerintahan di pelayanan publik serta Kelangkaan Minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Semua tuntutan tersebut telah di rangkum dalam 1 laporan aspirasi yang kemudian di sampaikan langsung ke Bapak R. Hadi Nugroho, S.Sos, M.Si
Selaku Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah