DPRDSulselnews – Puluhan aliansi yang bergerak untuk menyuarakan suara rakyat pesisir melakukan demonstrasi di depat Gedung Utama kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pukul 11.25 (08/04/2019).

Tujuan utama yang ingin mereka sampaikan adalah untuk meminta agar Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di revisi, karena hal ini menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan nelayan.

Dampak yang di timbulkan akibat Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Laut iyalah Reklamasi MNP,CPI dan tambang pasir laut merampas sumber kehidupan masyarakat pesisir, nelayan perempuan dan laki-laki; Ancaman konflik sosial akibat reklamasi pantai makassar dan tambang pasir laut; Tidak ada pegakuan politik identitas perempuan nelayan di sektor kelautan dan perikanan; Alih Profesi; pencemaran lingkungan dan abrasi laut; selait itu, dengan adanya perda ini membuat ekonomi masyarakat semakin menurun, bahkan untuk membeli bahan pokok serta untuk menyekolahkan anak-anaknya, mereka harus terlebih dahulu meminjam uang.

Dengan hadirnya masyarakat pesisir dan mahasiswa ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mereka meminta solusi yang terbaik, baik untuk pemerintah, untuk rakyat maupun untuk perusahaan.

Aspirasi mereka di terima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan Syamsiah. Dalam penyampaiannya Syamsia mengatakan bahwa anggota sedang tidak berada di tempat, oleh karena itu dia lah yang menerima aspirasi masyarakat.

“Saya telah mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi B dan Ketua Komisi D untuk meminta melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan aliansi demo serta stake holder yang berkaitan untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Oleh karena itu Pimpinan Komisi meminta untuk di jadwalkan seminggu setelah pemilihan umum yang di laksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang” Ujar Syamsiah pada saat menerima aspirasi yang berlangsung.