Selasa, 13 September 2022 Kunjungan Pansus ke Kabupaten Pinrang dipimpin oleh Ketua Pansus Bapak  DR.Usman Lonta.M.Pd , Wakil Ketua Pansus Bapak A.Januar Jaury Dharwis,SE dan beserta Anggota Pansus Lainnya. Adapun yg Hadir dari Eksekutif mewakili Gubernur yaitu Staf Ahli Ibu Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. Since Erna Lamba, Sp. MP bersama TGUPP yaitu Dr. H. Ariady Arsal, Sp., M.Si  yang Diterima langsung Oleh Wakil Bupati Bapak. Drs. H. Alimin, M.Si Bersama Asisten II Bapak Drs. Abdul Rahman Mahmud. M.Si, Kadis Kelautan dan Perikanan Bpk. H. Syahruddin, ST., M.Si Serta Kadis Perkim DLH Bapak. Ir. H. Sudirman.

Wakil Bupati Bapak. Drs. H. Alimin, M.Si menyampaikan pada pertemuan tersebut bahwa kabupaten pinrang ini memiliki garis pantai kurang lebih 97 km mulai dari perbatasan parepare sampai perbatasan sulawesi barat jadi memang garis pantainya cukup panjang sehingga demikian terkait dengan rancangan perda tentang mangrove memang sangat berkopetensi di kabupaten pinrang karena diantara lahan yang tersedia untuk di kembangkan dan ditanami mangrove presentasinya masih kecil luas lahan yang berkopetensi untuk di tanami dalam hal ini mangrove itu kurang lebih 392 hektar sedangkan yang baru sudah penanaman itu baru sekitar 118 hektar yang ada di kabupaten pinrang sehingga demikian sangat singkron ketika bapak bapak ibu anggota DPRD yang terhormat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten pinrang untuk mengkaji data dan bahan yang dibutuhkan dalam rancangan perda terkait dengan pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove berkelanjutan.
 Kita berharap semua rancangan peraturan daerah dalam waktu singkat akan menjadi peraturan daerah sehingga Pemerintah kabupaten pinrang berkomitmen untuk  menindak lanjuti pada kaltara tingkat kabupaten. Ujarnya
Sementara itu Bapak ketua pansus Bapak DR.Usman Lonta.M.Pd juga menyampaikan semoga dengan perda itu pengendalian perusakan dibidang mangrove bisa dikendalikan dengan baik sembari perekonomianya bisa melancarkan perekonomian di sulawesi selatan.

Dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan pertama bahwa yang dibutuhkan sekarang bagaiman sinergitas antara semua tingkatan pemerintahan dalam rangka penyusaian yang terjadi ditingkat lapangan. yang kedua disampaikan juga bagaimana sinerjik pemerintah desa dalam rangka pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan hutan mangrove ini nanti yang tidak kalah penting adalah bagaimana koordinasi, singkronisasi, harmonisasi antara semua element yang punya peran dalam setiap jenjang yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan pihak pihak swasta atau pihak lembaga lain yang bisa dituangkan dalam Perda ini.