DprdsulselNews - Komisi E menggelar Rapat Kerja bersama Mitra OPD yang terkait dengan Komisi E Dprd Sulsel pada Hari Selasa, 26 November 2019 di gedung tower Lt.9.

Komisi E menggelar Rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya mitra OPD
Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)sulawesi selatan.

Ada 2 rekomendasi yang tengah difinalisasi untuk nantinya diserahkan ke Banggar agar menjadi pertimbangan.

Rekomndasi pertama, jika Pemprov tetap ingin membeli helikopter untuk bencana, pengadaannya harus maksimal di mana helikopter yang dibeli harus standar untuk kebencanaan.

Pembeliannya juga harus diikuti dengan penyertaan biaya perawatan dan operasional. Rekomendasi kedua, jika anggaran Pemprov untuk membeli helikopter secara maksimal belum mencukupi, pengadaannya dibatalkan.

Arum Spink Wakil Ketua E mengatakan bahwa Pengadaan itu juga harus diikuti pembiayaan untuk operasionalnya, dan pembiayaan untuk operasionalnya heli itu bukan hal yang sepele, karena ini high risk, jadi risikonya sangat tinggi. Karena itu kalau optimal, ya harus dimaksimalkan anggarannya, kalau tidak itu lebih bagus tidak (diadakan), itu rekomendasi kita. Kita akan finalkan ini dan akan kita bawa di rapat berikutnya," ujar Wakil Ketua Komisi  E.

Dari paparan yang disampaikan Kepala BPBD Sulsel Syamsibar saat rapat bersama Komisi E, dibutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk membeli helikopter yang sesuai untuk penanganan bencana. "Kalau di kami (Komisi E), mayoritas itu menyatakan tidak usah karena anggaran dan pembiayaan yang kita anggap tidak maksimal (dengan Rp 30 M untuk beli helikopter).

mayoritas anggota Komisi E menolak pengadaan helikopter BPBD, ada juga pandangan yang sepakat untuk pengadaannya.