Makassar – Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Kerja bersama mitra kerja pada 29 November 2024, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini juga menjadi forum penting dalam memperkuat kolaborasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Pengenalan Struktur Komisi A
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi A, Andi Muhammad Anwar Purnomo, S.H., M.H., yang memperkenalkan struktur kepemimpinan Komisi A, sebagai berikut:
- Ketua: Andi Muhammad Anwar Purnomo, S.H., M.H. (Fraksi PKB)
- Wakil Ketua: Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP (Fraksi Nasdem)
- Sekretaris: Edward Wijaya Horas, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra)
- Anggota: Hj. Salmawati S, S.E. (Fraksi Nasdem), Muhammad Taufik Malik, S.H. (Fraksi Nasdem), A. Ayu Andira, S.H. (Fraksi Golkar), Hj. Maryani Ali, S.E. (Fraksi Golkar), Dra. Firmina Tallulembang (Fraksi Gerindra), Dr. Ir. H. Saharuddin, S.T., M.M. (Fraksi PPP), Ir. Fadriaty AS., M.M. (Fraksi Demokrat), Hj. Nur Hasbiah Main, S.Sos., M.A.P. (Fraksi PKS), Andi Putra Batara Lantara, S.H. (Fraksi PDIP), dan Kamaruddin, S.Pd.I. (Fraksi Harapan).

Hadir dalam Rapat
Rapat ini dihadiri oleh para pejabat dari berbagai OPD mitra kerja, antara lain:
- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
- Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Badan Penghubung Daerah
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Kepala Biro Hukum
- Kepala Biro Organisasi
- Kepala Biro Umum
- Tenaga Ahli Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Rapat ini membahas beberapa isu strategis terkait dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pengembangan SDM ASN:
1. *Kendala ASN dan Sarana Prasarana*
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi ASN adalah kurangnya dukungan fasilitas pelatihan yang memadai, khususnya terkait teknologi dan infrastruktur.
2. *Pelayanan Kependudukan*
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melaporkan kemajuan dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti perekaman KTP dan kartu identitas anak, serta pelayanan akta kelahiran dan KTP digital. Dukcapil juga bekerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan akses layanan di daerah terpencil.
3. *Pengembangan SDM ASN*
BPSDM menekankan pentingnya pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN, terutama bagi pejabat yang akan menduduki posisi kepemimpinan.
4. *Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan*
Inspektorat Daerah memaparkan tugasnya dalam pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah serta pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien.
5. *Sinergi Antar Instansi*
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyampaikan peran mereka dalam meningkatkan kualitas layanan, menjaga stabilitas politik, serta penegakan peraturan daerah.
*Arahan dan Rekomendasi Komisi A*
Komisi A memberikan beberapa rekomendasi penting, termasuk:
- Penguatan kapasitas SDM di masing-masing OPD melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- Percepatan implementasi layanan digital untuk efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
- Penyusunan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih terintegrasi antar OPD.
Di akhir rapat, Ketua Komisi A, Andi Muhammad Anwar Purnomo, S.H., M.H., menutup acara dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berharap hasil rapat ini dapat dijadikan landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Sulawesi Selatan.