Komisi A dan Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar pada Rabu malam, 11 Juni 2025. Sidak ini dilakukan bersama tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulsel.

Anggota DPRD Sulsel yang turun langsung ke lokasi dari Komisi A yaitu Andi Muhammad Anwar Purnomo (Ketua Komisi A), Mizar Roem (Wakil Ketua), Edward Wijaya Horas (Sekretaris), dan Nur Hasbiah Main. Sementara dari Komisi C hadir Salman Alfariz Karsa Sukardi (Sekretaris), Fadel Muhammad Tauphan Ansar (Wakil Ketua Komisi C), Anarchie Arus Bakti, Andi Ayoga Fadel Akbar, Fhireno Sakti Bassang, dan Capt. Hariadi.

Sidak ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait adanya THM yang tetap beroperasi meskipun sebelumnya telah disegel oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Beberapa lokasi yang disasar antara lain Eliet, Helens, Venn di kawasan Metro Tanjung Bunga, serta Zona dan Ibiza. Hasil sidak menemukan dua tempat hiburan malam—bar dan diskotik Zona—yang tidak memiliki izin operasional lengkap dan langsung dilakukan penyegelan sementara.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Taufan Ansar, menyampaikan bahwa izin yang dimiliki Zona hanya untuk restoran. “Aktivitas bar dan diskotik tidak memiliki izin yang sah. Maka dari itu, kami putuskan untuk menyegel operasionalnya sementara sambil menunggu klarifikasi dari manajemen,” jelasnya.

Kepala Satpol PP Provinsi Sulsel, Arwin Azis, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan. “Kami akan menindak tegas setiap usaha yang tidak melengkapi izin. Jika tetap membandel, penutupan permanen bisa diberlakukan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan manajemen Zona, Adit, mengakui bahwa kendala perizinan muncul sejak peralihan sistem ke OSS. Meski begitu, pihaknya berkomitmen melengkapi seluruh dokumen dan berharap pendampingan dari pemerintah.

Sidak ini juga didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, menunjukkan sinergi antarlembaga dalam menjaga ketertiban dan menjawab langsung keluhan masyarakat.