Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja pada Rabu, 18 Juni 2025, dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rapat ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Komisi C yang membidangi keuangan dan aset daerah memfokuskan pembahasan pada temuan-temuan strategis dalam LHP BPK, termasuk rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap temuan BPK dapat disikapi secara serius, sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Komisi C menekankan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparant.

Dalam rapat tersebut, Komisi C juga memberikan masukan konstruktif serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang akan disampaikan kepada mitra kerja terkait. Diharapkan, hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar perbaikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tahun anggaran berikutnya.

Rapat kerja ini mencerminkan komitmen DPRD Sulsel, khususnya Komisi C, untuk terus mengawal integritas keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyaraka