Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025, dengan agenda utama membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas dokumen LHP BPK yang telah diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Komisi E yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat, secara khusus menelaah rekomendasi-rekomendasi BPK yang relevan dengan ruang lingkup kerja komisi.

Melalui rapat ini, Komisi E berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Rapat kerja ini juga menjadi forum penting bagi anggota Komisi E untuk menggali penjelasan dari mitra kerja OPD terkait, serta menyusun langkah-langkah strategis guna mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang. Efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi perhatian utama demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.