Rapat Paripurna Yang Dipimpin Oleh Ketua DPRD Prov. Sul-Sel, Ibu Andi Ina Kartika Sari Bersama dengan Plt. Gubernur Prov. Sul-Sel, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Rapat yang terkait dengan Jawaban Gubernur Sul-Sel atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda masing-masing mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Rencana Umum Energi Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2020-2050, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Lt. 3. (Selasa, 29 Juni 2021).

Dalam Rapat Paripurna ini juga membahas tentang Tanggapan DPRD Prov. Sul-Sel Atas Pendapat Gubernur Sul-Sel Terhadap Pengajuan Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Serta Pembentukan 4 (empat) Panitua Khusus (Pansus) pembahas terkait Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah Prov. Sul-Sel Tahun 2020-2050, Ranperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan juga Rancangan Peraturan DPRD Prov. Sul-Sel Tentang Kode Etik DPRD Prov. Sul-Sel dan Rancangan Peraturan DPRD Prov. Sul-Sel Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Prov. Sul-Sel.

Jawaban Dari Bapak Plt.  Gubernur pada dasarnya kami menerima dan segera dibahas pada tahap selanjutnya, tapi memang masih ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti terkait Stadium Mattoanging, masih perlu penjelasan yang lebih detail karena yang tadi bapak jelaskan menurut saya masih kurang, karena Stadium Mattoanging ini adalah usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah, jadi tidak bisa dengan alasan apapun dibatalkan. (Ujar Rahman Pina Juru Bicara dari Fraksi Golkar).

Andi Syafiuddin Patahuddin Juru Bicara dari Fraksi PKS juga memberikan sedikit saran “Kami dari Fraksi PKS mendorong keseriusan Pemprov Sul-Sel segera memfasilitasi masyarakat agar tanah kepemilikannya yang sekarang dikuasai oleh PT. Seko Seluas Kurang Lebih 4000 Hektar dalam Bentuk Sertifikat Hak Kepemilikan Usaha agar masyarakat disana bisa memanfaatkan Lahannya sebagai modal usaha”.

“Terkait Stadium Mattoanging, Kita sudah mengambil beberapa kebijakan yang nantinya akan kita bahas”(Jawab Bapak Plt. Gubernur).

“Pada dasarnya Kita bisa memahami dan menerima, oleh karena itu Ranperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Bisa Kita bahas di tahap selanjutnya”(Pungkas Ketua DPRD Prov. Sul-Sel).