etua Komisi E, Bapak Rusdin Tabi dan Anggotanya bersama dengan Plt. Gubernur/Mewakili serta Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. Sul-Sel mengadakan Rapat terkait dengan Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020 di Gedung Tower DPRD Lt. 7. (Rabu, 30 Juni 2021).

Rapat yang juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sul-Sel, "Saya dapat info dari Sumber yang layak untuk dipercaya, Katanya Nakes di beberapa Rumah Sakit di Sul-Sel ini Intensifnya itu ada potongan sekitar 20%, nah ini pak Kadis perlu Klarifikasi. (Tanya Pak Irfan AB, Perwakilan Anggota Dewan Komisi E)

"Menyambung tadi Pak Irfan, Nah masalah Intensif ini Pak Kadis, Kayknya sudah berkali-kali kita sampaikan yang mengherankan di sejumlah Rumah Sakit itu diSuruh memilih antara TPP atau Intensif COVID-19, nah sementara Intensif COVID-19 ini kan dari Kemenkas yang ketika Kami kunjungan ke pelayanan kesehatan katanya sudah turun dananya tapi kok sampe sekarang malah kasian ini tenaga kesehatan dan dokter-dokter  belum mendapatkan haknya, ini tertahannya gimna? Sementara mereka sudah datang ke kita mendemo, Ibu Debi dan Pak Irfan yg menerimanya ketika itu dan dikatakan sudah ada dan hal itu pun tidak tersampaikan. Ketika pandemi mereka ada di Garda terdepan sementara hak-hak mereka tidak mendapatkan. Ini menjadi PR kita bersama terutama Kami yg menjadi Wakil Wakil Masyarakat ini dan Kami memohon kejelasan sejelas-jelasnya pada hari ini pak kadis agar dimna ini solulernya sehingga haknya orang tidak terbayarkan. (Pungkas Ibu Risfayanti Muin).