Makassar - Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai telah melaksanakan konsultasi terkait pengurangan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan dari pemerintah pemerintah provinsi untuk kabupaten sinjai, Rabu (15/9).

Kegiatan tersebut digelar di Ruang rapat lantai 2 gedung tower DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rapat ini di pimpin oleh perwakilan komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sofyan Syam didampingi oleh Jufri Sambara, dan perwakilan dari komisi D DPRD Prov. SULSEL Isnayani, Ketua Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ichsan Mustari, dan wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Sinjai, Sabir dan dihadiri beberapa anggota DPRD Kabupaten Sinjai.

Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten sinjai, Jamaluddin menyampaikan hal yang menjadi alasan DPRD Kabupaten Sinjai melakukan Konsultasi, yaitu, terkait pengurangan kouta penerima Bantuan Iuran (PBI) Bpjs Kesehatan dan  pembuatan kebijakan yang di lakukan provinsi sulawesi selatan tampa sepengetahuan pemerintah kabupaten/kota.

"Pemerintah pemerintah tidak konsisten terhadap moyu yang dilanggar, membuat keputusan sepihak tampa pemberitahuan kepada kabupaten kota terkait pengurangan kouta penerima BPJS sebanyak 25.000 jiwa, bisa di bayangkan bagaimana jika 25.000 masyarakat sinjai datang ke dprd kabupaten sinjai untuk menuntut permasalahan ini, 500 orang saja kami sudah pusing apalagi ini 25.000, dan ini pastinya akan menjadi beban bagi kami pemerintah DPRD kabupaten Sinjai" katanya.

Ketua Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ichsan Mustari, juga menambahkan dan menjelaskan terkait kondisi keuangan yang terjadi di bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan BPJS sebagai mitra yang mengalami dampak dari Pandemi Covid-19